Apersi Berharap Pemerintahan Baru Dukung Pertumbuhan Bisnis Properti
Apersi menyatakan banyak pelaku usaha yang masih menunggu arah kebijakan pemerintahan yang baru.
Apersi menyatakan banyak pelaku usaha yang masih menunggu arah kebijakan pemerintahan yang baru.
Berdasarkan hitung-hitungan bisnis, pengembangan perumahan subsidi di Wonogiri dinilai masih menguntungkan.
Beragam berita menarik tersaji di Koran Solopos edisi hari ini salah satunya tentang pemerintah menutup mata terhadap kritik atas pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Skema KPR 35 tahun juga merupakan langkah pemerintah secara bertahap menuju zero backlog pada 2045. Hingga 2021, angka backlog di Indonesia masih mencapai 12,71 juta unit.
Mengacu pada data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, kondisi backlog kepemilikan rumah di Indonesia tercatat mencapai 12,71 juta rumah tangga.
Pertambahan jumlah penduduk dan rumah tangga di semua wilayah, khususnya di wilayah perkotaan (urban) akibat urbanisasi, menyebabkan kebutuhan hunian atau tempat tinggal terus meningkat.
Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-8, Dekoruma menyelenggarakan beragam kegiatan menarik bagi para pelanggan setia Dekoruma atau dikenal sebagai Teman Kania
Kebutuhan hunian semakin meningkat seiring dengan bertambahnya rumah tangga di Indonesia yang mencapai 1,13 juta per tahun.
Real Estate Indonesia (REI) membuat kajian untuk membantu pemerintah mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada.
Secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menetapkan delapan isu strategis di bidang perumahan yang akan dilaksanakan pada 2023.
Isu kedua terkait kualitatif backlog, yakni rumah tidak layak huni yang mencapai sekitar 23 juta pada 2021. Butuh solusi tepat sasaran untuk mengatasi persoalan tersebut.
Salah satu cara untuk mengurangi backlog di Kota Solo yakni menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di luar Solo untuk membangun permukiman.
Faktor-faktor penyebab tingginya kekurangan atau kebutuhan rumah (backlog) di Kota Solo.
Indeks supply atau ketersediaan rumah mengalami peningkatan sebesar 4% dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.