ribuan karyawan datang dengan berkonvoi menggunakan kendaraan bermotor dari Pabrik Kusumahadi di Jalan Raya Solo-Tawangmang, tepatnya Jaten sekitar pukul 09.15 WIB. Massa kemudian tiba di Alun-alun Karanganyar pada pukul 09.30 WIB.
Espos.id/ Indah Septiyaning Wardani
Dalam aksi memperingati Hari Buruh Internasional, para buruh di Karanganyar menolak omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Deklarasi dukungan Prabowo-Gibran disampaikan buruh dari 11 perusahaan dan persatuan proyek bangunan di Gedung Serbaguna Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada Minggu (28/1/2024).
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 15% di tahun depan.
Para buruh di Karanganyar masih menolak pemberlakukan UU Cipta Karya dan sejumlah buruh belum masuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan mengemuka di Ketupat May Day.
Sebanyak 92 karyawan PT Delta Merlin Dunia Tekstil 1 yang di-PHK secara sepihak akhirnya mendapatkan tali asih dengan nilai bervariasi tergantung masa kerja.
Perwakilan buruh Karanganyar akan bergabung dengan buruh dari seluruh Indonesia di Istana Negara pada 1 Mei nanti. Mereka akan berdemo menuntut dihapusnya UU Cipta Kerja.
Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Karanganyar menunggu itikad baik pengusaha untuk membayarkan upah sesuai UMK 2023. Sementara Apindo Karanganyar menyerahkan keputusan penerapan UMK 2023 sesuai kesepakatan bipartit masing-masing perusahaan.
Pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penentuan UMK. Buruh Karanganyar menyambut baik aturan baru namun tidak dengan para pengusaha yang tergabung dalam Apindo.
Para buruh di Karanganyar ingin penentuan UMK 2023 didasarkan pada hasil survei kebutuhan hidup layak, bukan dari inflasi.
Ketua DPRD Karanganyar berjanji menyampaikan tuntutan para buruh yang berdemo ke pemerintah pusat. Tuntutan tersebut di antaranya soal pembagian BSU yang tidak merata dan kenaikan upah.
Para buruh di Karanganyar menuntut antara lain pencabutan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan kenaikan UMK Karanganyar sebesar 30 persen.
Perwakilan buruh Karanganyar akan ikut berunjuk rasa bersama buruh lain se Jateng menolak kenaikan harga BBM di Kantor Gubernur Jateng besok.
Sedikitnya dua perusahaan di Karanganyar membayar THR karyawannya dengan cara mencicil. Hal ini melanggar ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan.
Disdagnakerkop UKM Karanganyar telah membuka posko pengaduan THR. Pekerja yang merasa tak mendapatkan THR sesuai ketentuan bisa melapor ke sini.
KSPN Karanganyar menyatakan akan menggelar demo Hari Buruh atau May Day, namun waktunya diundur dan bentuknya berbeda.
Serikat buruh Karanganyar menyebut tidak ada lagi alasan bagi perusahaan tidak membayarkan THR 100% dan dicicil.
Sejumlah perwakilan serikat buruh dan pekerja di Karanganyar mendesak DPRD setempat untuk mengeluarkan rekomendasi agar Permenaker soal JHT dicabut.
Di Karanganyar terdapat 58.000 pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun tak semuanya bisa mendapatkan bantuan subsidi upah.
FKSPN Karanganyar mengadu ke DPRD tentang masalah buruh berupa pesangon setelah kena PHK dan tali asih buruh meninggal yang belum dibayarkan.
Pemkab Karanganyar minta manajemen pabrik sepatu di Jaten yang tutup karena Covid-19 tetap membayar upah karyawan yang diliburkan.
Pengadu bisa menghubungi 0271 495024 atau 081 548 715 342 atau mendatangi langsung Kantor Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar.
Selain konsisten menolak UU Ciptaker, resolusi yang akan dilakukan buruh selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Karanganyar untuk membentuk desk ketenagakerjaan.
Ketua Apindo Kabupaten Karanganyar, Edy Darmawan, berharap pandemi Covid-19 ini menjadikan pengusaha maupun pekerja saling memahami kesulitan masing-masing.
Buruh di Kabupaten Karanganyar menyuarakan empat tuntutan ini pada momen peringatan Hari Buruh yang jatuh pada Sabtu (1/5/2021).
Pelayanan aduan THR secara tatap muka dibuka pada Senin hingga Kamis pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB serta Jumat pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.
Buruh Karanganyar bersikukuh menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan Pemkab Karanganyar pun memfasilitasi menyampaikan aspirasi ke presiden.
Buruh menolak permintaan pengusaha yang keberatan menaikkan UMK lantaran dampak ekonomi wabah Covid-19.
Untuk diketahui saat ini UMK di Karanganyar sebesar Rp1,989 juta.
Sekitar 110 buruh salah satu pabrik plastik di Gondangrejo, Karanganyar, diliburkan sementara waktu mulai Senin (13/4/2020).
Ratusan buruh dari sejumlah organisasi di Karanganyar yang tergabung dalam wadah Gerakan Buruh Karanganyar (Gebuk) menggelar aksi demo di DPRD Karanganyar.
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.
