Pilkada untuk Siapa?
Saya penasaran, di luar slogan-slogan indah yang mereka cantumkan di baliho dengan tema kebangkitan dan sebagainya, apakah mereka punya program yang realistis jika mereka akhirnya terpilih memimpin daerah?
Saya penasaran, di luar slogan-slogan indah yang mereka cantumkan di baliho dengan tema kebangkitan dan sebagainya, apakah mereka punya program yang realistis jika mereka akhirnya terpilih memimpin daerah?
Rakyat sebenarnya bisa melihat dengan gamblang siapa yang menguasai sekaligus mengendalikan partai politik, siapa yang ingin maju untuk masa jabatan ketiga, siapa yang ingin melemahkan demokrasi.
Publik memandang rangkaian peristiwa itu sebagai upaya memperluas pengaruh politik keluarga Presiden Joko Widodo di berbagai posisi strategis.
Fair Labor Association (2022) mencatat kondisi semacam ini dapat menurunkan kesejahteraan buruh dan meningkatkan ketidakpastian pekerjaan yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan sosial.
Ganjar Pranowo menyebut pegiat masyarakat sipil menyusun skenario perbaikan agar bangsa bisa kembali tumbuh dan berkembang.
Seharusnya partai politik juga menyambut putusan MK dengan suka cita karena mereka bisa mencalonkan kepala daerah secara mandiri tanpa tersandera drama politik di masing-masing daerah.
Kesadaran tentang ancaman terhadap demokrasi, bahaya normalisasi dinasti politik yang didukung keculasan para elite partai politik, dan ancaman jebakan utang hanya menguat di perguruan tinggi.
Optimalisasi pembelajaran demokrasi bagi pelajar SMA merupakan langkah penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang mendalam terhadap nilai-nilai demokrasi.
Menurut prediksi Nyarwi Ahmad dari Universitas Gajah Mada, kita akan dihadapkan pada tsunami informasi palsu dengan proyeksi minimal 2.500 hingga 10.000 hoaks yang akan beredar.
Partai politik harus memanfaatkan penurunan ambang batas pencalonan di pilkada itu untuk mendukung kemunculan perempuan kandidat kepala daerah berbasis politik gagasan dan program yang kuat.
Orang-orang partai tampil di hadapan publik, terutama melalui media massa, bak pahlawan yang bersemangat memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.
Putusan MK itu juga akan lebih menyehatkan dan mendewasakan demokrasi di negeri ini yang dimulai dari demokrasi lokal di pilkada. Perubahan itu mengandung harapan besar mampu mengurangi dominasi partai-partai politik besar.
Media sosial menjadi kekuatan baru dalam pembentukan opini publik dewasa ini. Dibandingkan media konvensional, media sosial memiliki potensi yang lebih besar dalam produksi dan persebaran informasi secara lebih egaliter.
Kedewasaan demokrasi Indonesia diuji dengan beragam persoalan politik yang sebagian melibatkan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Rakyat disuguhi drama perebutan kekuasaan di tingkat pusat hingga daerah.
DPR dan pemerintah mereka tuding membegal konstitusi dengan mengabaikan putusan MK. DPR dan pemerintah memancing krisis konstitusi.
Tagar Peringatan Darurat terkait upaya penjegalan putusan MK soal Pilkada menjadi trending topic di X, Rabu (21/8/2024).
Ini menjadi grand design, upaya merekayasa, dengan membangun koalisi gemuk atau koalisi besar dengan alat tukar apa pun itu wujudnya. Hal ini menyebabkan orientasi aktor politik lokal sekedar menang dan mendapatkan kekuasaan.
Steven Levitsky (2018) dalam How Democracies Die mengingatkan lebih sering demokrasi mati perlahan melalui fase pengikisan terhadap norma-norma politik dan institusi.
Sayangnya, musim semi demokrasi lokal di kabupaten Boyolali kini menghadapi tanda-tanda akan layu sebelum berkembang.
Presiden Jokowi mengomentari indeks demokrasi yang disebut menurun di era pemerintahannya.
Pada pilkada Kota Solo 2024, Teguh kemungkinan besar bakal head to head dengan K.G.P.A.A. Mangkunagoro X yang sejauh ini juga disebut-sebut sebagai calon terkuat penerus Gibran.
Desain politik mencegah kemunculan lebih dari satu pasangan calon kepada daerah-calon wakil kepala daerah harus dipahami sebagai desain dan praksis berpolitik yang tidak sehat, praksis berpolitik yang membunuh demokrasi.
Sistem presidensialisme dianut untuk mengimbangi kekuasaan legislatif sekaligus tetap memperkuat kekuasaan presiden agar tidak mudah jatuh atau dijatuhkan sebagaimana terjadi pada masa demokrasi liberal.
Dalam buku tersebut, dua profesor ilmu politik itu menunjukkan budaya klientelisme begitu berakar dalam praktik politik di Indonesia. Abdullah adalah seorang ketua RW di Tangerang, Banten.
Fenomena ini sedikit banyak akan memengaruhi siapa saja figur yang akan direkomendasikan PDIP sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota.
Penggunaan lagu saat kampanye bisa menjadi media yang efektif untuk membangun identitas politik seorang kandidat pemimpin, kandidat wakil rakyat, atau partai politik.
Mengusulkan pemilihan presiden dilakukan lagi oleh MPR artinya membawa Indonesia ke masa kelam sebelum gerakan reformasi 1998. Itu adalah masa ketika kedaulatan rakyat mengalami represi.
Kalau ini terjadi, rasanya kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi di negeri ini bisa sedikit terobati. Kalau ini ternyata hanya gimik, ya, artinya kemunduran demokrasi kita akan berlanjut.
Pilkada bukan lagi hanya wilayah elite. Pilkada bukan untuk memilih raja kecil. Demokrasi elektoral yang dulu dianggap sangat sakral kini telah berubah total.
Saya malah berpikir lain. Ada satu hal yang sulit terwujud dalam presidential club ini, yaitu mempertemukan dan menyatukan Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri.
Membangun partai politik yang berkualitas harus berbasis penguatan kelembagaan partai politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berpraksis politik berbasis nilai-nilai demokrasi.
Revisi UU Pemilu memang benar-benar dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian membangun demokrasi berkualitas, demokrasi substansial.
Pengalaman pilkada langsung dan pilkada serentak memunculkan pelajaran dari berbagai persoalan yang muncul.
MK menyatakan permohonan para pemohon "tidak beralasan menurut hukum seluruhnya".
RIP Demokrasi bergema di X sebagai sarana mengungkapkan kekecewaan terhadap putusan MK soal gugatan PHPU yang diajukan kubu Anies dan Ganjar.
Lantas bagaimana dengan pemimpin bangsa Konoha? Selama dua periode memimpin, Minato selalu dicintai rakyat. Kunjungan ke daerah-daerah selalu disambut kegembiraan dan keceriaan rakyat.
Kota Solo membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter dekat dengan masyarakat.
Seorang cendekiawan berbicara tanpa pamrih. Demikianlah, pada masa lalu peran cendekiawan dijalankan oleh banyak pendeta, bagaikan nabi-nabi kecil, yang berbicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah masyarakat.
Katakanlah ini adalah ”kedaulatan” partai politik sebagai peserta pemilu. Posisi partai politik seperti itu kini berhadapan dengan pilihan rakyat. Rakyat memilih caleg karena sistem pemilu yang diterapkan adalah proporsional terbuka.
Pemilu 2024 yang baru saja berlalu—tahapannya belum tuntas—menunjukkan realitas kita belum berbudaya demokrasi. Salah satu indikator berbudaya demokrasi adalah kaya homo politicus sejati.
Negara yang menerapkan sistem demokrasi dianggap sebagai negara paling ideal. Hampir semua negara menerapkan demokrasi dalam sistem bernegara mereka, namun dengan pola masing-masing.
Pergolakan politik dari tataran bawah hingga atas yang sempat meruncing sudah mereda, walaupun masih terasa hingga kini.
Partai politik menjadi prasyarat utama bagi demokrasi. Bila kehidupan demokrasi baik maka partai politik juga harus baik dan melaksanakan fungsi-fungsi yang diperintahkan oleh undang-undang.
Kritik hanya berhenti pada kritik, tidak mengubah apa pun. Mungkin suara-suara kritis itu hanya dianggap angin lalu dan bahkan dianggap partisan.
Di Indonesia sebagai negara-bangsa (nation state), kita hanya bisa menerima untuk memilih calon presiden dari yang dipilih oleh koalisi partai politik.
Resonansi etika semakin bergelora setelah berkali-kali disinggung dalam debat calon presiden-calon wakil presiden dan setiap agenda politik seremonial.
Kritik dan kontrol dari masyarakat sipil perlu dibangun selekasnya. Kelemahan utama masyarakat sipil beberapa tahun terakhir adalah mereka terfragmentasi.
Kampanye dialogis adalah kampanye tatap muka dengan cara berdialog langsung bersama pemilih. Tujuannya memberikan pendidikan politik kepada publik dan mengajak mereka menjadi pemilih yang rasional.
Jargon para elite politik ihwal ”biar rakyat yang memilih” atau ”biar rakyat yang menentukan” harus mendapat jaminan aktualisasi di bilik suara di TPS.
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan besar dalam menjaga iklim demokrasi maupun kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Rupanya kita masih harus melihat alat peraga kampanye tercecer di jalanan yang menampilkan potret wajah-wajah tersenyum dengan warna latar belakang yang khas lima tahunan.
Perekrutan politik secara teoretis memang tugas partai politik. Partai politik wajib menjaring calon pemimpin melalui pendidikan politik secara bertahap supaya menghadirkan kader yang mumpuni.
Guru Besar UMS, Aidul Fitriciada Azhari, mengkiritisi nepotisme yang berkembang belakangan ini dan dianggap merusak demokrasi.
Presiden Jokowi menanggapi santai kritikan yang disampaikan para akademisi terkait kondisi politik Indonesia saat ini.
Banyak ditemukan kasus sikap ASN yang justru terkesan memihak kepada salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang terlibat kontestasi Pemilu 2024.
Mereka harus bersikap netral karena pemungutan dan penghitungan suara merupakan hal yang sangat sensitif. Tak kalah penting adalah memastikan kesehatan dan keselamatan mereka selama bertugas.
Optimisme terhadap kondisi demokrasi Indonesia tampaknya terdapat dalam partisipasi aktif masyarakat sipil.
Kita harus tetap berjuang mewujudkan moralitas dan nurani itu dalam perpolitikan. Akan tetapi, kita harus menyadari bahwa dunia politik Indonesia adalah dunia yang sangat pragmatis.
Mereka telah melakukan politik uang secara sadar, padahal praktik ini adalah akar korupsi menuju berbagai jenis korupsi lainnya. Larangan politik uang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 278,8 juta jiwa terdapat 3,36 juta guru berdasarkan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Itu adalah data jumlah guru di Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024.
Ketika perilaku politik yang kurang etis terjadi di tingkat nasional, hal ini menjadi contoh yang dianggap sebagai kelaziman hingga ke level daerah, membentuk praktik yang tidak mengedepankan etika dalam berpolitik.
Data numerik itu juga menunjukkan secara implisit tentang karakteristik demokrasi kita yang relatif masih berkubang di tataran demokrasi prosedural.
Adab dan keadaban dianggap hanya memperkarakan urusan kesopanan, padahal negeri ini sedang mengalami krisis: menjauh dari tujuan menyejahtetrakan rakyat. Banyak yang berpandangan dalam kondisi demikian kok malah mengurusi sopan santun
Pemuda membawa perspektif dan aspirasi unik yang mungkin tidak terwakili secara memadai oleh generasi yang lebih tua. Keterlibatan dalam politik memungkinkan mereka mengekspresikan ide yang relevan dengan konteks zaman.
Anak muda dan politik memang tak mudah untuk dipertemukan, meskipul pasangan calon presiden-calon wakil presiden berkoar-koar tentang memberikan peluang kepada generasi muda di panggung politik menuju kursi kekuasaan.
Menurut Olle Tornquist (2022), HAM menjadi sangat krusial dalam membentuk demokrasi yang kuat dan menitiktekankan pada peran serta masyarakat dalam kerangka kewargaan (citizenship).
Ini menunjukkan potensi pelanggaran netralitas ASN maupun penyelenggara pemilu sangat besar, terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait melalui sosialisasi dan lainnya agar ASN dan penyelenggara pemilu bersikap netral sesuai peraturan.
Ada kehendak yang saya tangkap dari kawan-kawan mengobrol saya itu bahwa ungkapan Agus Rahardjo itu bisa berkembang menjadi bola politik panas yang kemudian menyala dan membakar yang berujung koreksia atas kemunduran demokrasi kita.
Masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 beririsan dengan masa adven dan natal dalam kalender liturgi gereja Katolik. Jelas hal ini merupakan bahan perenungan yang menarik dalam masa penantian kehadiran pemimpin baru.
Dinamika politik pemilihan presiden-wakil presiden ataupun pemilihan nggota legislatif yang secara natural memunculkan riak-riak—bisa kecil dan bisa besar—kadang-kadang membuat khawatir sebagian orang, khususnya pelaku ekonomi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap nasional untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 jiwa. Dari jumlah itu, 51,93% merupakan pemilih muda. Pemilih muda ini memiliki kriteria berusia di bawah 40 tahun.
Sampai sekarang buku tersebut masih sering disitasi oleh pemikir politik modern, bahkan menjadi ilham bagi Sukidi untuk menulis opini Machiavelli Jawa.
Despotisme baru berciri-ciri kekayaan dan perluasan kekuasaan eksekutif dengan mengendalikan peradilan, mengendalikan dan memanipulasi hukum. Pemilihan umum, prosedur demokrasi, dan lembaga pemerintahan tetap eksis.
Pelangi yang berarti aneka warna, dalam kehidupan ini, saya maknai sebagai keragaman, heterogenitas. Di dunia ini tak ada yang sama. Anak kembar pun mempunyai perbedaan.
Harapan tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai jalan menuju konsolidasi demokrasi Indonesia terus dikemukakan banyak cendekiawan, tokoh nasional, dan guru bangsa.
Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi maka semua aspek kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum
Dari sekian banyak diskusi, perbincangan, dan perdebatan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di beragam kanal Youtube, ada satu yang menarik perhatian saya, yakni pemikiran soal pemimpin muda yang disampaikan Eep Saefulloh Fatah.
Aksi terorisme menjadi atensi Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Tengah (Jateng) menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang.
Pada era serbadigital ini penggalangan suara juga dilakukan di media sosial. Para pendukung mulai menjaring massa dengan membangun citra pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengemukakan data terdapat 22 provinsi di Indonesia dengan potensi kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024.
Gemoy sejatinya adalah kata pelesetan dari gemas dengan mengganti suku kata –mas dengan –moy untuk memunculkan kesan lebih imut.
Saya berharap suasana politik menuju Pemilu 2024 tetap kondusif. Menghangat dan memanas lumrah asalkan dalam koridor kewajaran.
Aneka analisis tentang etika politik, tentang rekam jejak, tentang urgensi menuntaskan pemberantasan kolusi, nepotisme, dan korupsi, dan sebagainya telah dikemukakan banyak akademikus, guru bangsa, aktivis organisasi masyarakat sipil, dan sebagian politikus.
Berbagai analisis dari pengamat politik berseliweran di berbagai platform menyikapi situasi politik terkini. Mereka menyebut kondisi ini bisa menciptakan “konflik” di tataran elite politik.
Perhimpunan yang didirikan Sjahir itu kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia yang menjadi pelopor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, sebuah kongres monumental yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 1928.
Ini prasyarat yang penting untuk membangun demokrasi di Indonesia menuju demokrasi substantif. Bukan hanya demokrasi prosedural.
Meskipun alasan terkuat Kaesang (bisa) menjadi Ketua Umum PSI adalah anaknya Presiden Jokowi, marilah kita sedikit mempergunakan akal sehat menelaah mengapa Kaesang memilih PSI sebagai pelabuhan politik pertama.
Hal lebih substantif itu adalah dialektika mengenai persoalan yang mestinya menjadi evaluasi bagi pemerintahan yang masih berjalan dan bagi orang-orang yang berminat maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Kita tentu tahu dan melihat sendiri betapa dahsyatnya pengaruh era digital saat ini terhadap perilaku masyarakat dalam berdemokrasi.
Dalam perkembangannya intelijen dalam suatu negara dimaknai dalam tiga hal. Pertama, intelijen sebagai suatu organisasi. Kedua, intelijen sebagai aktivitas. Ketiga, intelijen sebagai pengetahuan.
Perbedaan pendapat idealnya memicu pertukaran gagasan dan pemikiran yang lebih mendalam hingga pada akhirnya menghasilkan keputusan yang lebih baik. Bukan justru menimbulkan perpecahan.
Banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa muncul nama Cak Imin sebagai calon wakil presiden pendamping calon presiden Anies Baswedan? Seperti ada ulah tangan pesulap.
Andai bisa didengar, meski tidak bisa berkata banyak, barangkali banyak yang bertanya ke mana arah dan ke mana keinginan elite membawa biduk Indonesia?
Ada penguatan dukungan akar rumput terhadap otoritarianisme. Fenomena ini menjadi gejala yang berlawanan dengan keniscayaan mengonsolidasikan demokrasi Indonesia.
Ini mengindikasikan ada intervensi politik serta persolan serius dalam penentuan 10 besar calon anggota KPU dan Bawaslu kabupaten/kota yang akan dikirim ke KPU pusat dan Bawaslu pusat.
Mendemokratiskan partai politik memang menjadi tantangan serius bagi semua partai politik di Indonesia.
Makna seni alias kunst, menurut Klinkert, mencakup pemahaman tentang hikmat, ilmu, pengetahuan, kecakapan, kepandaian, keterampilan. Orang sana bilang art is skill in making or doing.
Sayangnya, cukup rumit untuk mengukur indikator soliditas partai politik pada pemilihan presiden. Variabel konkret untuk menilainya adalah hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada.
Semua pihak harus menerima apa pun hasil pilkades. Pada kenyataannya, pilkades justru kerap diwarnai konflik, polarisasi antara pendukung si A dan si B.
Tidak ada ruang lagi mempertanyakan sistem Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.