Pada tahun ini KPK dihadapkan pada tantangan yang lebih besar. Warga lebih vokal mendesak KPK menunjukkan komitmen menegakkan hukum, termasuk pada konteks indikasi gratifikasi yang terkuak dari hedonisme keluarga penyelenggara negara.
Espos.id/ Redaksi
Sejumlah nama mengikuti seleksi tes tertulis calon pimpinan KPK pada hari ini.
Kejagung mengungkapkan bahwa lima jaksa telah lolos seleksi administrasi dalam pemilihan calon pimpinan KPK periode 2024–2029.
Ini demi memastikan mereka yang terpilih memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi dan mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
Polri mengirim 4 jenderal untuk mengisi posisi calon pimpinan KPK.
Pansel KPK resmi mengumumkan sebanyak 525 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan dan dewas KPK periode 2024–2029.
Terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti
KPK membantah rekrutmen calon pimpinan dan dewan pengawas sepi peminat.
Dalam rapat itu Dewan Pengawas KPK mengemukakan penilaian Undang-undang KPK memang mengandung banyak kelemahan.
Sejumlah anggota dewan pengawas KPK dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Pengusutan praktik pungutan liar di rumah tahanan KPK ini terbilang sangat lambat. Dewan Pengawas KPK melaporkan kasus pungutan liar itu kepada Pimpinan KPK pada Mei tahun 2023.
Ini ketiga kalinya MAKI melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho membenarkan ada laporan Johanis Tanak menemui tahanan kasus korupsi.
Artinya, ada bukti awal yang menunjukkan indikasi pidana dalam perkara itu yang diduga melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri.
Ketua KPK Firli Bahuri selamat dari tudingan pembocoran dokumen tersebut sehingga tidak dikenai sanksi.
Sebelumnya, Brigjen Pol Endar Priantoro dan sejumlah organisasi masyarakat sipil telah memasukkan laporan etik kepada Dewas dengan Firli sebagai pihak terlapor.
Seperti diketahui, ajang balap Formula E yang pendanaannya dipermasalahkan itu terjadi di era Gubernur DKI Anies Baswedan.
Kasus Formula E itu masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK.
Aliansi Anti-Korupsi mencatat setidaknya ada empat pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Wakil Ketua KPK tersebut.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penerimaan fasilitas Moto GP Mandalika.
Dewan Pengawas KPK menolak laporan Noves Baswedan Cs yang menuding pimpinan KPK melanggar etik. Dewas beralasan tak cukup bukti.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut Dewas KPK memberikan uang Rp3,15 Miliar kepada AKP Stepanus Robin Pattuju, penyidik KPK. Namun keterangan itu dibantah Azis.
Anggota Dewan Pengawas KPK, Profesor Indriyanto Seno Adji, dilaporkan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Indiryanto dituduk melanggar etik.
KPK sambut baik putusan MK yang menyebut tak perlu lagi izin Dewan Pengawas untuk penyadapan dan penggeledahan.
MAKI dan ICW menyarankan Dewas KPK dibubarkan dan UU KPK dikembalikan ke yang lama.
Untuk itu, dirinya dan empat anggota Dewas lainnya bertugas untuk menahan laju pelemahan KPK.
"Kalau Presidennya sekarang orang baik, mungkin enggak ada masalah. Kalau presidennya nanti siapa gitu."
Saat di rumah, aktivitas Artidjo Alkostar tak jauh dari kegiatan di masjid.
Dilihat dari jumlah kekayaan, ada kontras antara Ketua KPK dengan Dewan Pengawas KPK.
Dengan nilai kurang dari Rp200 juta, kekayaan Artidjo Alkostar sangat jomplang dibandingkan anggota Dewas KPK lainnya.
Jokowi pun angkat bicara terkait alasan pemilihan lima orang tokoh sebagai Dewas KPK 2019-2023.
Artidjo, Taufiequrrachman Ruki, dan hakim Albertina Ho digadang-gadang menjadi anggota Dewas KPK.
Ahok menepis kabar bahwa dirinya akan menjabat Dewan Pengawas KPK.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan anggota Dewan Pengawas KPK akan dilantik bersamaan dengan Firli cs.
Dengan kewenangan tersebut, tambah Laode, kerja Dewan Pengawas KPK justru tidak diawasi.
“Namun masih ada ganjalan, maka akibat ganjalan itulah yang membuat kami dalan pembahasan tingkat pertama menolak untuk diteruskan. Maka karena mungkin kalah suara kita juga memahami tidak mungkin juga kita ngotot,” katanya saat sebelum pengesahan, Selasa (17/9/2019).
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.
