Tim Hukum PDIP Laporkan Penyidik KPK ke Dewas
Terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti
Terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti
Firli Bahuri dijatuhi sanksi berat berupa diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terkait pertemuannya dengan SYL
Firli mengatakan pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta kepada jajaran pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (KPK).
Ketua KPK itu dilaporkan ke Dewas karena beredar foto yang menampilkan dirinya bersama Syahrul Yasin Limpo di sebuah lapangan olahraga.
Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris mengonfirmasi pemecatan petugas rutan berinisial M itu.
Percakapan Johanis Tanak dan Sihite sempat viral di media sosial pada akhir April 2023.
Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak melewati lobi pintu depan saat masuk maupun keluar dari Gedung ACLC KPK.
Menurut Haris, Dewas tidak masalah apabila penyidik hingga pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara selama masih dalam ranah pelaksanaan tugas.
Albertina Ho dilaporkan menerima fasilitas khusus saat dirawat di rumah sakit sehingga hal itu bertentangan dengan kode etik KPK.
Seorang jaksa di KPK mendapat sanksi etik karena terlibat perselingkuhan dengan pegawai KPK lainnya.
ICW menilai perbuatan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, bertemu dengan pihak berperkara masuk dalam ranah pidana.
Indonesia Corruption Watch atau ICW kembali melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK.
MKD DPR RI akan menggelar rapat pleno membahas nasib Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, yang diduga melanggar kode etik. Azis dituding terlibat dalam kasus suap penyidik KPK dalam perkara korupsi Tanjungbalai.
KPK sambut baik putusan MK yang menyebut tak perlu lagi izin Dewan Pengawas untuk penyadapan dan penggeledahan.
MAKI dan ICW menyarankan Dewas KPK dibubarkan dan UU KPK dikembalikan ke yang lama.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.