Banyak Dikeluhkan, Sudaryono Lapor ke Prabowo Soal Kartu Tani
Bakal calon gubernur Jateng dari Partai Gerindra, Sudaryono, telah melapor ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menghapus Kartu Tani.
Bakal calon gubernur Jateng dari Partai Gerindra, Sudaryono, telah melapor ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menghapus Kartu Tani.
Petani yang mendapat alokasi subsidi pupuk diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Kini, sebagian petani di Sragen sudah bisa menebus pupuk bersubsidi tanpa menggunakan Kartu Tani, cukup dengan KTP melalui I-Pubers.
Presiden Jokowi mengaku pemerintah akan menambah subsidi pupuk Rp14 triliun pada tahun 2024 ini.
Ganjar Pranowo mengunjungi petani dan buruh tani di Sragen untuk menepis sulitnya akses kartu tani.
Ombudsman menemukan banyak masalah dalam penggunaan kartu tani. Kartu tani bermasalah, tidak aktif, tidak ada kuota, mesin pembaca di kios rusak, tidak ada jaringan, hingga tidak optimalnya pendistribusian kartu tani kepada petani.
Ratusan petani di Desa Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar mengeluhkan Kartu Tani mereka yang tak bisa digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi sejak dua tahun lalu.
Partai Gerindra Jawa Tengah menyebut Program Kredit Startup Milenial yang digagas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan banyak membantu mengurangi pengangguran di kalangan anak muda.
Pada 2023, Pemkab Wonogiri mewajibkan petani yang akan menebus pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.
Rencana pemerintah Wonogiri mewajibkan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dikhawatirkan bakal menyulitkan petani.
Penyaluran pupuk bersubsidi di Wonogiri masih ditemukan sejumlah kendala.
Namun, pendistribusian kembali digenjot setelah terbit surat edaran dari Kementerian Pertanian mengenai penggunaan Kartu Tani.
Urea menjadi salah satu pupuk yang paling banyak digunakan petani di lahan pertanian maupun budi daya, termasuk di Sukoharjo.
Petani di Wonogiri berimprovisasi agar tetap bisa memperoleh pupuk bersubsidi karena penggunaaan kartu tani tidak efektif.
Penyerapan pupuk bersubsidi tak optimal tersebut lantaran ada kendala yang dihadapi, salah satunya petani Boyolali yang belum memiliki kartu tani.
Proses penebusan menggunakan kartu tani dan pelaporan administrasi penyaluran pupuk bersubsidi saat ini rumit.
Program kartu tani diperkenalkan kepada para petani di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 2015.
Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo mencatat sebanyak 10.197 keping kartu tani belum dibagikan kepada petani.
Kartu tani digunakanuntuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi pada mesin EDC di pengecer atau kios pupuk lengkap.
Penerima kartu tani di Kabupaten Sukoharjo bertambah 10.000-an orang sejak ada kebijakan tebus pupuk wajib pakai kartu itu per Januari 2021.
Petani hingga pengelola kios pupuk lengkap (KPL) mengeluhkan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi dan ditambah harga juga naik.
Agustus 2020 tingkat penggunaan kartu tani masih di angka 40,54 persen, namun akhir 2020 menjadi 80 persen.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu, 9 Januari 2021. Esai inikarya Tri Rahayu, jurnalis Solopos.
BRI Cabang Karanganyar mengaku sudah jemput bola untuk mendorong petani mengakses Kartu Tani, namun kurang direspons.
Pemerintah diminta untuk gencar melakukan sosialisasi tentang Kartu Tani dan permudah cara mendapatkannya.
Masih ada sejumlah petani yang belum memiliki Kartu Tani sehingga mereka tak bisa mengakses
Penggunaan kartu tani di Sragen terendah (7,75%) di Jawa Tengah setelah Cilacap dan Brebes.
Pemkab Sragen tak henti-henti menyosialisasikan penggunaan Kartu Tani untuk petani membeli pupuk dan pestisida bersunsidi.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sragen menerjunkan Tim Sembilan untuk menyelesaikan masalah kartu tani di Kabupaten Sragen.
Plt Bupati Sragen Dedy Endriyatno merasa berang lantaran kartu tani di Sragen yang sudah digunakan baru tercapai 8%.
Distribusi tambahan kuota disesuaikan dengan kebutuhan yang tercantum dalam e-RDKK.
Gagapnya pemerintah mengelola distribusi pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani menjadi perhatian anggota Komisi B DPRD Jateng, Syarif Abdillah.
Kartu Tani belum terbagi merata di Kabupaten Klate, Jawa Tengah sehingga sebagian petani kini tak punya akses untuk membeli pupuk bersubsidi.
Dalam penerapan kartu tani yang dibuat sejak 2017 itu dinilai masih banyak masalah.
Penundaan itu diusulkan ke Kementan dengan pengiriman surat sambil menunggu proses verifikasi.
Program Kartu Tani milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dinobatkan sebagai program terbaik se-Indonesia oleh Kementerian Pertanian.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.