Penolakan dari Pekerja Masih Bergulir, Ini Respons Satgas UU Cipta Kerja
Satgas UU Cipta Kerja menghormati proses judicial review yang menjadi hak warga negara.
Satgas UU Cipta Kerja menghormati proses judicial review yang menjadi hak warga negara.
Adanya isu ego sektoral yang masih melekat di kementerian atau lembaga terkait, menjadi salah satu fungsi Satgas UU Cipta Kerja untuk membangun titik temu.
Capres Anies Baswedan berjanji akan mengkaji ulang UU Cipta Kerja jika terpilih sebagai Presiden RI.
YLBHI menilai putusan MK menolak seluruh gugatan terhadap UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja mengkhianati demokrasi dan konstitusi.
Lima organisasi kesehatan: IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI gugat UU Kesehatan ke MK.
Mereka menuntut kenaikan upah minimum sebesar 15 persen tahun 2024.
Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 6.612 personel gabungan untuk mengamankan demo buruh 10 Agustus.
10 Agustus hari ini, GEBRAK menggelar aksi demo di Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara, menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja
PPNI Jogja mengaku kecewa atas keputusan DPR RI yang mengesahkan Omnibus Law UU Kesehatan tanpa mempertimbangkan aspirasi stakeholder.
RUU Kesehatan disusun dengan metode yang sama dengan yang digunakan dalam penyusunan UU Cipta Kerja, yaitu omnibus law. RUU Kesehatan memosisikan kalangan dokter selayaknya buruh di UU Cipta Kerja.
Mereka berpendapat tidak perlu undang-undang baru karena UU yang lama lebih relevan dan berpihak kepada nakes dan pasien
Berbagai diskusi telah dilakukan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan tapi pemerintah tetap bersikeras untuk mengesahkan RUU Kesehatan.
Sejumlah organisasi profesi kesehatan menolak rancangan undang-undang itu yang dinilai dapat memecah belah profesi tenaga kesehatan.
Partai Buruh akan menggelar aksi demonstrasi menyampaikan tiga tuntutan di depan Gedung DPR hari ini.
Persatuan Dokter Gigi seluruh Indonesia (PDGI) Kota Salatiga menolak secara tegas terhadap ancaman kriminalisasi dokter dan tenaga kesehatan (nakes) yang terdapat dalam Pasal 426 dan 326 RUU Omnibus Law Kesehatan.
Ratusan buruh dari berbagai penjuru di Jawa Tengah berencana menggelar aksi demonstrasi di Kota Semarang, Senin (6/2/2023) siang nanti.
Partai Buruh berencana menggelar demo besar-besaran pada 6 Februari 2023, menyusul keputusan pemerintah menaikkan biaya penyelenggaraan haji dan menolak RUU Omnibuslaw Cipta Kerja.
Puluhan buruh atau pekerja di Jateng menggelar aksi massa sebagai wujud syukur atas lolosnya Partai Buruh sebagai peserta Pemilu 2024.
RUU PPSK yang sudah diteken pemerintah dan DPR mengatur tentang penambahan dua pekerjaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) menjadi 11 anggota.
Pemerintah dan panitia kerja Komisi XI DPR RI telah menyepakati dan menandatangani Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor (RUU PPSK) untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam Rapat Paripurna.
Sejumlah organisasi profesi kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta menolak RUU Kesehatan Omnibus Law.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) telah menuntaskan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau dikenal Omnibus Law Sektor Jasa Keuangan.
Salah satu masukan yang muncul adalah dorongan kepada pemerintah agar memasukkan klausul tentang driver ojol dalam kerangka UU Ciptaker.
Sejumlah aktivis 98 dari Soloraya mengadakan pertemuan membahas berbagai isu terkini seperti kenaikan harga BBM hingga kasus Ferdy Sambo di Baluwarti, Solo.
Aksi buruh menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah
Jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang tentang Bangunan Gedung telah dihapus oleh UUCK dan direncanakan akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini, dalam pandangan YLBHI dan 17 LBH di Indonesia, seolah-olah menegaskan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap Mahkamah Konstitusi yang tunduk kepada eksekutif menjadi terbukti.
Disnaker memilih menunggu arahan pemerintah pusat soal nilai UMK 2022. Sementara Apindo Sragen bersikukuh UMK Sragen 2022 ditentukan berdasarkan PP 36/2021.
Pelibatan masyarakat pada proses amdal yang hanya terbatas masyarakat terdampak langsung akan menurunkan kualitas dokumen yang seharusnya disusun secara kritis.
peringatan satu tahun pengesahan UU Cipta Kerja
Monster oligarki berbentuk replika raksasa
Edukasi ini penting bagi manajemen, serikat pekerja, karyawan agar punya persepsi serta pemahaman yang sama tentang substansi UU Cipta Kerja.
Majelis Hakim PN Semarang memvonis bersalah empat mahasiswa yang menggelar aksi demo Omnibus Law pada Oktober 2020 dan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara.
23 Tahun reformasi, Freedom House masih mengategorikan demokrasi Indonesia partly free.
Klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law UU Cipta Kerja paling kerap jadi sorotan publik, terutama permasalahan terkait dengan cuti karyawan.
Menkumham Yasonna Laoly meyakini UU Cipta Kerja memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peraturanperundang-undangan.
Politikus PDIP Arteria Dahlan yang juga legislator FPDIP DPR mengklaim bakal menanyakan ke pemerintah ihwal kesalahan teknis dalam UU Cipta Kerja.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI kembali menggelar unjuk rasa jika gugatan buruh terhadap UU Cipta Kerja tak dihiraukan pemerintah.
Mensesneg Pratikno mengakui adanya sejumlah kekeliruan dalam UU Cipta Kerja yang telah diteken pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo.
Anggota staf Menkeu mengungkap typo di UU Cipta Kerja yang segera viral di media sosial Twitter, justru setelah omnibus law itu disahkan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menandatangani beleid omnibus law UU Cipta Kerja, Senin (2/11/2020).
PP Muhammadiyah mendesak Polri meminta maaf atas tindakan aparatnya yang menganiaya empat sukarelawan MMDC Muhammadiyah.
Omnibus law UU Cipta Kerja menurut Menteri Lingkungan Hidup 1993-1998 Sarwono Kusumaatmadja tak menghalagi investasi ramah lingkungan.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tak henti dituduhan simpatisan PKI gara-gara ayahandanya memberikan tempat kepada nasakom.
Buruh akan mengambil jalan lain melalui judicial review. Juga legislative review ke DPR.
Omnibus law UU Cipta Kerja tak henti bikin gaduh, selain isinya dianggap hanya menguntungkan pengusaha juga jumlah halamannya konsisten berubah.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin, 19 Oktober 2020. Esai ini karya Aris Setiawan, pengajar di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
Perwakilan mahasiswa, pekerja, tokoh masyarakat, bersama pejabat Pemkab dan Polres Wonogiri mendeklarasikan penolakan demonstrasi anarkistis.
Polrestabes Semarang mengabulkan permintaan penangguhan penahanan tim pengacara empat mahasiswa demonstran di Kota Semarang.
Tujuh peserta aksi demo Omnibus Law yang sebelumnya dinyatakan positif Covid-19 diizinkan pulang dari lokasi karantina.
Ayah siswi SMKN 1 Ngawi yang ikut mengajukan uji materi omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi mengaku kaget dengan kabar itu.
UU Cipta Kerja disebut pemerintah sebagai salah satu prioritas transformasi utama, namun politikus PKS DPR, Anis Byarwati, punya prespektif berbeda.
Surat yang dilayangkan salah satu investor besar asal Jepang di Indonesia, Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, beredar di tangan publik.
Siswi SMKN 1 Ngawi, Novita Widyana, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Seorang siswi SMK Negeri 1 Ngawi, Jawa Timur, bernama Novita Widyana mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Kabar munculnya klaster demo di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) dianggap janggal oleh serikat pekerja.
Begini awal mula klaster demo muncul di Semarang, Jawa Tengah.
Dinas Kesehatan Semarang menyebut ada klaster penularan Covid-19 dari kalangan pekerja yang mengikuti demo menolak Omnibus Law.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu, 14 Oktober 2020. Esai ini karya Akbarudin Arif, Koordinator Komunitas Belajar Madani Solo, Jawa Tengah.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengaku sudah mendapat draf final Omnibus Law UU Cipta Kerja meskipun drat itu belum dikirimkan DPR ke Presiden.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin 12 Oktober 2020. Esai ini karya Nurudin, dosen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
Anggota Baleg DPR dari FPKS Mulyanto menyatakan pihaknya akan membentuk tim pemeriksa kemungkinan adanya pasal selundupan dalam UU Cipta Kerja.
Aktivis buruh, Ahmad Zainudin, menggelar aksi tapa ngliga atau duduk bertelanjang menunjukkan kekecewaan kepada Gubernur Ganjar Pranowo.
Brigjen Awi Setiyono menuturkan isi percakapan dalam grup WA orang-orang KAMI menyulut rasa kebencian.
Koran Solopos Hari Ini edisi Selasa (13/10/2020) mengupas tentang naskah UU Omnibus Law yang tambah halaman beda isi.
PBHI Jateng mengungkapkan ada 260 orang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh aparat keamanan saat demo omnibus law.
GMNI, PMKRI, KAMMI, dan Mahasiswa Muhammadiyah bersepakat bareng-bareng menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat, 9 Oktober 2020. Esai ini karya Maria Y. Benyamin, jurnalis Bisnis Indonesia (Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia atau JIBI)
KSPI menolak memenuhi undangan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, untuk sosialisasi UU Cipta Kerja.
Koran Solopos Hari Ini edisi Senin (12/10/2020) mengulas tentang jangan gegabah mengajukan gugatan uji materi UU Cipta Kerja ke MK.
Akun Instagram rapper asal Korea Selatan, DPR Live atau yang mempunyai nama asli Hong Da-bin diserbu komentar warganet Indonesia.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu, 10 Oktober 2020. Esai ini karya Adib Muttaqin Asfar, jurnalis Solopos.
Di tengah ramainya suara tolak omnibus law UU Cipta Kerja, para pelakor di platform media sosial Tiktok ramai-ramai mengancam anggota DPR.
Sebanyak 95 orang peserta unjuk rasa yang melakukan aksinya di sejumlah lokasi yang ada di Malioboro ditangkap oleh polisi.
Penyaluran aspirasi melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi dinilai akan membuat kondisi lebih kondusif.
Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan menimbulkan persepsi berbeda terutama pemerintah dan kalangan mahasiswa -buruh. Perlu ada dialog antara dua kubu.
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memberikan saran ini kepada elemen masyarakat yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Mereka dituduh menjadi pelaku tindak anarkistis pada demo yang berakhir ricuh di depan Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang.
Polisi masih mendalami keterlibatan tiga demonstran di Tugu Kartasura tersebut.
Rektor UMS, Sofyan Anif, menjamin biaya pengobatan 40 mahasiswa yang terluka saat demo menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).
Berikut ini deretan artis ibu kota yang tolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang menuai kontroversi. Siapa saja mereka? Baca di sini!
Mobil Satpol PP Sukoharjo yang dibakar saat demo menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020) sore, biasa digunakan untuk kegiatan penertiban.
Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menanggapi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Balai Kota Solo, Kamis (8/10/2020).
Ada sekitar 15 orang yang terjun dalam bersih-bersih di kawasan Tugu Kartasura itu.
Satpol PP Sukoharjo menyebut kerugian akibat pembakaran mobil truk mereka oleh pengunjuk rasa mencapai Rp350 juta.
Situasi kawasan Tugu Kartasura Sukoharjo pagi ini cenderung normal.
Aksi demo tolak omnibus law di Kartasura menjadi berita terpopuler di Solopos.com pagi ini.
Tolak omnibus law UU Cipta Kerja digelar di Kota Semarang, Jateng dengan salat gaib yang sempat hendak dilarang polisi.
Tindak kekerasan banyak dilakukan polisi saat mengamankan unjuk rasa atau demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja, termasuk menggebrak mobil.
Polrestabes Semarang mengklaim polisi memperlakukan demonstran yang tertangkap karena diduga melakukan perusakan secara manusiawi. Apa maksudnya?
Jurnalis Suara.com dianiaya polisi saat merekam video aksi polisi mengeroyok seorang peserta aksi di sekitar halte Transjakarta Bank Indonesia.
Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah menyebut ada 10 demonstran yang hingga masih ditahan polisi Semarang.
Polrestabes Semarang mengamankan 269 orang peserta unjuk rasa atau demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Jateng..
Sejumlah pengunjuk rasa yang berdemo menolak UU Cipta Kerja mampu menerobos gerbang dan menduduki Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Sragen.
Kang Emil melakukan audiensi dengan pimpinan serikat buruh di Gedung Sate
Polisi berhasil memukul mundur massa pengunjuk rasa dan Bundaran Tugu Kartasura, Sukoharjo, dibuka kembali untuk lalu lintas.
Aksi unjuk rasa aliansi Solo Raya Menggugat di Bundaran Tugu Kartasura, Sukoharjo, Kamis (8/10/2020), berakhir ricuh.
Polisi membubarkan massa aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Kartasura, Sukoharjo, menggunakan gas air mata lalu menyisir gang-gang kampung.
Truk milik Satpol PP Sukoharjo dibakar massa saat aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Bundaran Kartasura.
Aksi unjuk rasa Aliansi Solo Raya Menggugat di Bundaran Tugu Kartasura, Sukoharjo, Kamis (8/10/2020), berakhir ricuh.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.