UU Kesehatan dan Ancaman Masa Depan Bangsa
Kenyataannya hoaks terbesar adalah RUU Kesehatan itu yang muncul bagai siluman, buru-buru tanpa urgensi. Pola pikir kita digiring untuk mengatasi masalah kesehatan secara pragmatis.
Kenyataannya hoaks terbesar adalah RUU Kesehatan itu yang muncul bagai siluman, buru-buru tanpa urgensi. Pola pikir kita digiring untuk mengatasi masalah kesehatan secara pragmatis.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti adanya pasal yang mendukung perokok pada UU Kesehatan. Omnibus law itu dianggap cacat secara normatif, ideologis, dan bahkan etik moral.
Kewajiban belanja minimal (mandatory spending) yang resmi dihapuskan dari UU tentang Kesehatan dinilai berbahaya karena rawan disalahgunakan.
Berikut daftar 5 pasal kontroversial dalam RUU Kesehatan yang dinilai melemahkan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia.
PB IDI akan mengajukan judicial review (JR) ke MK terkait pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang.
Presiden Jokowi memberikan komentar dan respons setelah UU Kesehatan disahkan DPR, meski menuai penolakan banyak pihak.
DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-undang (UU).
Siang ini puluhan ribu massa akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Iuran BPJS Kesehatan menjadi perhatian setelah disepakatinya oleh pemerintah dan DPR RI tentang RUU Kesehatan atau omnibus law Kesehatan pada pekan lalu.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Sukoharjo, beserta organisasi profesi lain menolak tegas Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law (RUU Kesehatan).
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Boyolali menyebutkan potensi masalah jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan disahkan.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.