Kades 7 Keyongan, Nogosari, Boyolali, Dwi Purnomo, yang menjadi tersangka kasus korupsi uang PBB memenuhi panggilan Kejari dan langsung ditahan untuk proses persidangan kasusnya.
Espos.id/ Nimatul Faizah
Enam desa di Sukoharjo tercatat sudah melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB per April 2024, jauh sebelum jatuh tempo 30 September 2024.
Pemkab Klaten melalui BPKPAD memberlakukan kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran PBB untuk menyambut Hari Jadi ke-220 Klaten.
Komitmen ingin menghapuskan PBB di lingkungan lembaga pendidikan swasta setidaknya memberikan solusi tentang kekhawatiran masyarakat yang sering menyaksikan lembaga pendidikan swasta semakin tidak terjangkau karena semakin mahal harganya.
Pemerintah mengeluarkan ketentuan baru soal pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023.
Kejari Boyolali telah menetapkan Kadus 7 Desa Keyongan, Nogosari, Boyolali, berinisial DP, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penarikan uang PBB.
Warga Nogosari, Boyolali, mendapat rezeki nomplok setelah namanya keluar sebagai pemenang hadiah utama rumah dalam undian pajak bumi dan bangunan atau PBB 2022.
Kepala Bapenda Kota Solo Tulus Widajat menjelaskan warga yang bisa mengikuti undian hadiah adalah warga yang membayar PBB-P2 periode 2 Januari hingga 30 September 2023.
Kepala Bapenda Kota Semarang, Indriyasari atau yang karib disapa Iin, menyebutkan PBB di Kota Semarang naik tapi tidak berlaku untuk semua wilayah.
Sudarti mengatakan membayar PBB-P2 sekitar Februari 2023 atau jauh dari periode jatuh tempo 30 September 2023
Perusahaan induk Hotel Sultan, yakni PT Indobuildco melakukan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk area The Sultan Hotel Complex, Gelora Senayan, senilai Rp33,422 miliar.
Seorang bayan di wilayah Kecamatan Musuk dilaporkan ke Inspektorat Boyolali karena diduga ngemplang pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan perkiraan kerugian warga Rp140 jutaan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali segera menetapkan tersangka dalam kasus penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh kepala dusun (kadus) daerah Nogosari.
Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang membebaskan denda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menunggak selama bulan Maret 2023.
Dalam pemerintahan demokratis kebijakan perlu diuji sehingga menjadi teruji. Bisa jadi ujian terbuka lebih besar keperluannya dibandingkan melepas dan menarik kembali kebijakan itu.
PBB di Kabupaten Sragen naik 30%-35% sebagai penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP). Kenaikan PBB tersebut dinilai tidak akan memberatkan warga.
Tahukah Anda, ada sanksi bagi mereka yang tidak bayar pajak bumi dan bangunan (PBB)? Berikut ulasannya.
Bupati Karanganyar memilih mencari sumber pendapatan lain untuk menaikkan kas daerah ketimbang menaikkan nilai PBB yang dianggap akan memberatkan warga.
Bupati Sragen merevisi nilai pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai saran BPK. Kenaikan PBB disesuaikan dengan kondisi Sragen.
Mengalami kenaikan hingga ratusan persen, berikut ini cara mengecek besaran PBB Kota Solo pada 2023.
Kritikan terhadap kebijakan Pemkot Solo menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang membuat besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat hingga 475 persen terus berdatangan.
Tarif pajak bumi dan bangunan di Kota Semarang tahun ini tidak naik atau berbeda dengan Solo yang mengalami kenaikan hingga 475 persen.
Kebijakan pemberian stimulus PBB Kota Solo belaku selama tiga tahun pada 2023-2025. Selain itu, warga bisa mengajukan pengurangan PBB.
Kronologi terbongkarnya kasus penyelewengan dana PBB oleh Kadus di wilayah Kecamatan Nogosari, Boyolali.
Tiga kepala dusun (Kadus) di Nogosari, Boyolali, yang diduga menilap uang pajak bumi dan bangunan (PBB) harus diproses hukum.
Jika terbukti menyelewengkan dana Pajak Bumi dan Bangunan, oknum kepala dusun (kadus) di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali terancam undang undang tindak pidana korupsi (Tipikor).
Uang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang diselewengkan oleh oknum kepala dusun (kadus) di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali mencapai ratusan juta rupiah.
Kejari Boyolali mulai menyelidiki oknum kepala dusun (kadus) di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yang terseret kasus penyelewengan dana pajak bumi dan bangunan (PBB).
Tiga perangkat desa dari Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, diduga menilap uang hasil pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen menggelar undian berhadiah yang diperuntukkan bagi wajib pajak di Kabupaten Sragen.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali mengungkapkan target pajak bumi dan bangunan (PBB) di Boyolali pada 2022 sebesar Rp44.602.500.000.
Pembukaan lapak pembayaran PBB di CFD Boyolali merupakan salah satu intensifikasi dan menarik perhatian wajib pajak.
Pemkab Sragen menghapuskan denda keterlambatan pembayaran pajak PBB sejak 2013. Penghapusan Denda pajak ini hanya berlaku dua bulan sejak November hingga akhir tahun 2022.
Target pendapatan Pemkot Solo dari pajak bumi dan bangunan atau PBB pada tahun depan naik Rp10 miliar dari Rp95 miliar pada tahun ini menjadi Rp105 miliar pada 2023.
Delapan dari 17 desa di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, tercatat sudah lunas pembayaran PBB hingga awal September 2022.
Selalu menjadi catatan BPK, DPRD Karanganyar usul kepada Bupati agar menghapus piutang PBB yang belum tertagih sejak 2013.
Perwakilan warga Dukuh Pagah, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen mengadu ke Kejari Sragen terkait banyak tunggakan PBB sejak 2014, Senin (25/4/2022).
Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada triwulan I 2022 di Sragen sukses lampaui target berkat sejumlah pendekatan yang dilakukan petugas.
Tarif pajak bumi dan bangunan akan meningkat seiring berlakunya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD..
Seluruh desa di dua kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, yakni Bulu dan Tawangsari telah melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo 30 September.
Realisasi penagihan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB dari warga Sukoharjo hingga jatuh tempo sudah melampui target.
Jatuh tempo bayar pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kabupaten Sukoharjo tidak akan diperpanjang alias tetap 30 September.
Pemkot Solo menggelar undian hadiah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan atau PBB berhadiah sepeda motor, kulkas, sepeda dan lain-lain.
Realisasi penarikan pajak bumi dan bangunan atau PBB Sragen pada 2020 ini over target, dari target Rp25 miliar tercapai Rp38 miliar.
Badan Keuangan Karanganyar mengebut penyelesaian pencetakan SPPT pajak bumi dan bangunan atau PBB 2021 yang targetnya Rp30 miliar.
Pemkab Boyolali menghapus denda bagi wajib pajak yang telah membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan beberapa ketentuan.
Pemkab Sragen melakukan strategi jemput bola demi memenuhi target pembayaran pajak bumi dan bangunan alias PBB untuk 2020 ini.
Target pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Sragen mampu melampaui target meski pandemi Covid-19 belum berakhir.
Pemkab Sukoharjo memberikan penghargaan atau reward berupa dana ke setiap desa yang melunasi PBB sebelum waktu jatuh tempo 30 September 2020.
Pemkot Solo mulai mendistribusikan SPPT pajak bumi dan bangunan kepada warga.
Pemkab Sukoharjo menargetkan pembayaran PBB mencapai Rp29 miliar.
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.
