Soroti Kekerasan Seksual, Presiden Minta RUU TPKS Dipercepat
DPR RI batal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai Hak Inisiatif DPR.
DPR RI batal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai Hak Inisiatif DPR.
Komisi Rekomendasi Muktamar ke-34 NU mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.
Penting gerakan bersama untuk mengakhiri kekerasan, menghadirkan payung hukum yang melindungi, bukan sekadar kampanye.
Berdasarkan survei di 79 kampus di 29 kota diperoleh data 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus tempat mereka bekerja.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu, 9 Desember 2020. Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.