Pembahasan RUU TPKS dan RUU PPRT oleh DPR dan pemerintah harus partisipatif dan transparan agar undang-undang yang dihasilkan berdaya guna, tidak cacat, dan optimal memenuhi kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.
Espos.id/ Ichwan Prasetyo / newswire
Semakin lama penundaan pembahasan RUU TPKS berarti semakin banyak hak korban yang terbengkalai dan kondisi korban akan semakin terpuruk, bahkan ada korban yang bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa akut.
Kasus-kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es. Angka riil kasus-kasus kekerasan seksual sesungguhnya lebih tinggi dibanding yang tercatat saat ini.
Pemilihan rentang waktu tersebut untuk menghubungkan secara simbolis kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi perempuan.
Kekerasan seksual adalah crime against humanity, not crime against ethics. Untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan, hukum negara harus melindungi warga negara.
Berdasarkan survei di 79 kampus di 29 kota diperoleh data 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus tempat mereka bekerja.
Dari tahun ke tahun, jumlah mahasiswa perempuan yang mengadukan kasus kekerasan seksual semakin meningkat.
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.
