Akhirnya Terungkap! Alasan Jokowi Batal Terbitkan Perppu KPK
Menko Polhukam, Mahfud Md, sebut Presiden Jokowi hampir meneribtkan Perppu KPK namun terganjal oleh DPR dan parpol.
Menko Polhukam, Mahfud Md, sebut Presiden Jokowi hampir meneribtkan Perppu KPK namun terganjal oleh DPR dan parpol.
Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa menyatakan ke-75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberhentikan sebelum ada hasil koordinasi dengan Kemenpan-RB dan BKN.
Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, berdalih penghentian penyelidikan kasus bukan hal baru.
Untuk itu, dirinya dan empat anggota Dewas lainnya bertugas untuk menahan laju pelemahan KPK.
Luthfi mengaku dipukul dan disetrum oleh anggota polisi agar mengakui perbuatannya.
"Laporkan ke Propam, nanti akan kita lakukan pemeriksaan," ujar Yusri.
RKUHP nyaris disahkan di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019.
"Randi, Yusuf, Akbar, pahlawan muda pembela reformasi."
"Hubungan dengan baju dan perbuatan tidak ada hubungannya."
Dalam UU baru itu, disebutkan bahwa KPK harus meminta izin Dewan Pengawas bila ingin melakukan penyadapan.
Luthfi dijerat dengan pasal 212 jo 214 ayat (1) KUHP karena dianggap melakukan kekerasan terhadap polisi.
Presiden Jokowi sedari awal dinilai tidak pernah menganggap pemberantasan korupsi menjadi isu krusial.
Foto Luthfi membawa bendera merah putih viral di media sosial.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (1/11/2019). Esai ini karya Thontowi Jauhari, advokat yang tinggal di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah thontowi.jauhari@gmail.com.
Menurut Iqbal ada beberapa tahapan yang harus dilewati Brigadir Ahmad Malik sebelum dipecat.
"Kita sudah menyatakan pendapat pada waktu itu. Nah sekarang sudah menjadi menteri masa mau menantang itu."
Batalnya Perppu KPK dinilai menjadi tanda Jokowi semakin menjauh dari semangat Reformasi 1998.
"Apakah Presiden [Jokowi] sopan ketika 5 nyawa menjadi korban agar Presiden mengeluarkan Perppu [KPK?"
Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo cukup tinggi, 71,8%.
Menurut Bivitri, pernyataan Jokowi agar menunggu proses uji materi di MK keliru dan mengada-ngada.
Massa aksi menyerukan tuntutan mulai penolakan terhadap RUU bermasalah hingga kekerasan oleh polisi.
Aksi melepas jas almamater UI itu dilakukan Manik sebagai tanda tidak adanya jarak antara mahasiswa, buruh, dan petani.
Bambang Widjojanto menyebut bahwa KPK resmi dihabisi di pemerintahan Jokowi.
"Kalau dipaksakan [OTT], [KPK] akan dipraperadilankan dan KPK pasti kalah," ujarnya.
Surat terbuka tersebut disampaikan para ekonom karena kegelisahan soal pengebirian peran KPK.
Target 1.000-an mahasiswa yang akan turun aksi hari ini merosot drastis.
Aksi akan berlangsung dari kawasan Patung Kuda menuju Istana Negara mulai Kamis siang pukul 13.00 WIB.
Ancaman itu berupa SE lepas tangan dari aksi, ancaman drop out (DO), pemukulan oleh staf sekolah, hingga dijemur.
"Pak soal Perppu KPK bagaimana? Pak Perppu KPK?"
Dewan Pengawas berwenang memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, namun belum dibentuk.
Salah pengetikan atau typo di UU KPK ada pada Pasal 29 huruf e yang menjelaskan soal syarat pimpinan KPK.
Wahiduddin menyebut bahwa tanpa tanda tangan Presiden sebuah UU diundangkan oleh Menkumham.
Pemerintah provinsi (pemprov), polda, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Jateng) bersepakat membentuk tim khusus antikorupsi. Motif ketiga lembaga itu sejalan dengan isu aktual yang diembuskan belakangan hari ini, yakni tidak menimbulkan keributan.
"Kita sepakat untuk dialog, tapi kita memiliki hak untuk tidak makan."
Dalam sebulan terakhir setelah UU KPK diteken, pemodal asing melakukan aksi jual saham hingga Rp6 triliun.
"Memangnya Jokowi yang pergi cari-cari muka untuk minta diberikan penghargaan?" kata Ngabalin.
Perppu tak bisa menjadi dasar pemakzulan Presiden, demikian pernyataan pakar hukum.
Jokowi bergeming ketika ditanya soal perpu RUU KPK, termasuk saat ditanya komentar mengenai dukungan elemen masyarakat Solo untuk anaknya Gibran Rakabumi maju sebagai walikota.
Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kudus, Jumat (27/9/2019), menggelar salat gaib untuk dua mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari, Randi, 21, dan Yusuf Kardawi, 19, yang tewas saat berdemonstrasi.
Langkah yang akan diambil Jokowi lebih dulu, kata Hasto, adalah membicarakannya bersama DPR.
Andi menyebutkan bahwa para pelajar STM tersebut tidak melakukan orasi tapi berdiri paling depan berhadapan dengan polisi.
"Ke depan memang harus ada lobi-lobi khusus, tentu dengan draf proposal dengan UU yang dianggap meresahkan."
“Justru Pak Jokowi kabarnya kan berencana bertemu dengan para aktivis mahasiswa mendengar aspirasi."
Andi menyatakan bahwa saat ini mahasiswa masih mendesak agar UU KPK hasil revisi itu dibatalkan.
Puluhan demonstran lain yang sempat diamankan karena diduga menjadi perusuh, ternyata urine mereka tidak mengandung narkoba.
Sebelumnya, pada Jumat siang Yasonna Laoly bungkam ke wartawan soal kemungkinan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
"Karena berdemonstrasi dan menyampaikan pendapat itu dijamin konstitusi," kata Jokowi.
Iqbal memprediksi peluru yang menembus tubuh aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu berasal dari peluru yang memantul.
Mahfud MD mengaku sudah mendiskusikan poin-poin krusial terkait beberapa RUU yang memicu polemik
KPK menemukan terdapat 26 poin yang berisiko melemahkan bahkan melumpuhkan kinerja KPK ke depan.
Iklim kebebasan mengemukakan pendapat di depan umum terancam. Tak kurang dari 42 pengunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Magelang, Jawa Tengah ditangkap polisi, Kamis (26/9/2019). Gara-gara unjuk rasa itu berakhir ricuh, ke-42 orang yang ditangkapi polisi itu ketiban tuduhan melakukan perusakan fasilitas umum.
"Kalau ditemukan proyektilnya masih panjang urusannya, uji balistik dulu untuk menentukan jenis senjatanya."
"Kejadian yang tidak diharapkan ini harus diusut tuntas dan diselesaikan secara hukum dengan tegas dan seadil-adilnya."
Dedi Prasetyo mengatakan bahwa kelompok teroris JAD terbukti menunggangi aksi anarkis yang terjadi di Gedung DPRD Sumatra Utara
"Kok bisa video semacam itu dimunculkan, tidak boleh sesumir itu," tutur Dedi, Kamis (26/9/2019).
Hingga kini tempurung kepala Faisal Amir belum bisa dipasang dan masih disimpan di bagian perut akibat pembengkakan.
Jokowi mengapresiasi demonstrasi yang kebanyakan dilakukan mahasiswa.
Menurut Nasir, jika ada dosen yang terbukti diketahui mendorong mahasiswa untuk unjuk rasa, maka rektor bertanggung jawab.
"Tentu saja ini [Perppu KPK] akan kita segera hitung, kalkulasi,"
Selain Randi, satu mahasiswa lain alami luka kritis di bagian kepala dan dirujuk di Rumah Sakit Bahteramas.
Korban berinisial MA menurut teman-temannya mengalami robek di bagian kepala.
“Kekecewaan ini makin meluas tidak hanya karena rezim tidak mendengar, namun juga respons terhadap kritik itu yang dinilai justru kontraproduktif.”
"Kurang lebih 50 mahasiswa yang ditahan di Polda Sulteng, lainnya telah dipulangkan. Mereka harusnya dibebaskan."
"Kami meminta kepada bapak untuk tidak mengejar kami. Itu teman saya lari semua pak," kata seorang pelajar.
Jadi, kata Pangi, sekarang sesungguhnya kunci persoalan itu ada di tangan Presiden.
Tidak tahu siapa yang memulai, ke dua kubu terlibat saling dorong, hingga aparat kepolisian terdesak mundur.
Ketua Sementara DPRD Kabupaten Banyumas Budhi Setiawan membacakan isi Kertas Posisi berisi tuntutan mahasiswa yang baru ditandatanginya di depan massa Aliansi Mahasiswa Banyumas yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Senin (23/9/2019) siang hingga sore.
Gelombang demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga merambah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lebih dari 1.500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas menggelar demo menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP itu.
Beredar kabar sejumlah massa aksi mahasiswa dari berbagai daerah akan turun ke Jakarta besok.
Terakhir, mahasiswa berusaha membobol pagar dan pintu utama.
"Orba membarter kebebasan dengan pertumbuhan ekonomi. Hari ini, investasi hendak dibarter dengan pemberantasan korupsi."
"Jadi ada baiknya menurut saya undang-undang [KPK] ini dibekukan saja."
“Kami menjamin unjuk rasa ini tak ditunggangi,” kata Pipin.
Para mahasiswa tersebut akan menyuarakan aspirasinya menuju gejayan dalam aksi #GejayanMemanggil.
Beberapa universitas di Jogja menyoroti aksi #GejayanMemanggil tersebut.
Di tengah perdebatan nasional terkait tuduhan pelemahan dan klaim perkuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kudus menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kudus, Jawa Tengah, Jumat (20/9/2019).
Massa PMII juga melemparkan telur busuk ke Gedung KPK.
Jokowi tidak merinci 14 pasal tersebut dan tidak menyebutkan kenapa perlu didalami lebih lanjut.
Sebelumnya, kelompok yang mengaku mahasiswa juga berdemo mendukung revisi UU KPK beberapa hari lalu.
“Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya,” katanya.
Massa aksi mendesak agar publik mengawal judicial review terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak lama lagi disidangkan.
"Kami ingin dunia internasional dalam hal ini UN ingin memberitahu pada mereka bahwa dunia penting untuk tahu bahwa saat ini, hari ini, pelemahan gerakan antikorupsi di Indonesia."
Dengan kewenangan tersebut, tambah Laode, kerja Dewan Pengawas KPK justru tidak diawasi.
Buya yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menyayangkan prosedur pembahasan hingga pengesahan UU tersebut tidak melibatkan KPK.
"Ini perangnya belum berakhir. Kita harus mengawasi setidaknya proses judicial review yang sebentar lagi akan dimulai di MK."
Investor juga mempertanyakan komitmen tata kelola pemerintahan karena akan menyangkut pengelolaan APBN atau instrumen fiskal yang sangat berdampak kepada laju perekonomian.
"Pertarungan atau serangan untuk menghapuskan KPK sudah terjadi sejak belasan tahun lalu. Namun, baru sukses sekarang," katanya.
Dia memberi contoh tagar yang disuarakan pasukan siber antara lain #KPKcengeng, #KPKLebihbaik, hingga hashtag #DukungrevisiKPK.
"Sekarang nasi sudah menjadi bubur, revisi UU KPK sudah diketok. Jokowi sedang menggali kuburnya sendiri," katanya dalam diskusi dengan tema Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain?, Rabu (18/9/2019).
“Namun masih ada ganjalan, maka akibat ganjalan itulah yang membuat kami dalan pembahasan tingkat pertama menolak untuk diteruskan. Maka karena mungkin kalah suara kita juga memahami tidak mungkin juga kita ngotot,” katanya saat sebelum pengesahan, Selasa (17/9/2019).
DPR menyetujui revisi UU KPK menjadi UU dalam rapat paripurna siang tadi.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.