Ingat Lagi, Ini Konsekuensi bagi Pelaku Usaha yang Tak Miliki Sertifikat Halal
Penundaan tenggat hingga 2026 bisa memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyiapkan kewajiban sertifikasi halal.
Penundaan tenggat hingga 2026 bisa memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyiapkan kewajiban sertifikasi halal.
Pemerintah kembali mendorong para pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal pada produknya.
Pemkot Salatiga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM RI memberikan layanan pengurusan sertifikat halal untuk para pelaku UMKM di Kota Salatiga dan sekitarnya.
Sertifikat halal menjadi salah satu syarat ketika pelaku usaha ingin mempeluas pangsa pasar produknya
Sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan bagi konsumen muslim dan juga berguna untuk keamanan usaha.
Ketika perilaku konsumen cenderung sangat mempertimbangkan jaminan halal, tentu pihak produsen juga harus mengikutinya, baik untuk produk makanan dan minuman ataupun pakaian.
Penyusunan kebijakan terkait jaminan produk halal dilakukan untuk mendorong industri halal untuk pasar domestik.
LPH UIN Walisongo tengah menjalani penilaian dari tim asesmen sertifikasi halal BPJPH agar bisa naik kelas menjadi LPH Utama.
Sejumlah pelaku UMKM mengaku belum mengetahui cara dan prosedur pengurusan sertifikat halal, terutama yang mempunyai produk berbahan dasar daging.
Program Sehati merupakan bantuan pembiayaan untuk pendaftaran sertifikat halal yang menyasar pelaku usaha mikro dan kecil
Sekretaris Satgas Halal Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Solo, Encep Moh Ilham menjelaskan baru 4.762 pelaku usaha di Solo yang mengantongi sertifikat halal.
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bakal membuka kembali pendaftaran sertifikasi halal gratis untuk pelaku usaha makanan dan minuman pada Juli 2024 mendatang.
Penyuluh Agama Islam Pasar Kliwon, Zainul Falaq menyampaikan bahwa pelaku usaha di Kecamatan Pasar Kliwon yang memiliki sertifikat halal masih relatif sedikit.
Sebagai upaya menggenjot jumlah pelaku UMKM memiliki sertifikat halal, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Solo menggelar pendampingan pendampingan di dua lokasi di Kampung Wisata Batik Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon.
Pengajuan mandiri sertifikat halal untuk pelaku usaha rumahan gratis hingga 17 Oktober 2024.
Para pelaku usaha bisa berkonsultasi mengenai sertifikasi halal sekaligus mendaftarkan produk jualannya agar mendapat sertifikat halal secara gratis di acara itu.
Lembaga Pengembangan UMKM PD Muhammadiyah menggulirkan program sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil di bidang kuliner mulai Minggu (25/2/2024).
Kewajiban mengurus sertifikat halal bagi produk kuliner ditanggapi beragam oleh PKL di Wonogiri. Sebagian acuh, sebagian setuju dengan alasan masing-masing.
Ratusan pelaku industri kecil dan menengah atau IKM di Kabupaten Wonogiri mendapatkan sertifikat halal hingga SNI yang memberikan sejumlah keuntungan.
Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didorong membuat nomor izin berusaha (NIB) dan sertifikat halal.
Kegiatan ini menjadi salah satu cara yang dilakukan GoTo agar para UMKM bisa meningkatan penjualan online.
Simak cara mengurus hingga mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku usaha.
Seluruh menu original Lawson telah mendapatkan sertifikat halal, seperti semua jenis oden, karaage, seluruh bento, sandwich dan onigiri, serta produk lainnya.
Cara mengurus sertifikat produk halal bisa dimulai dengan mengakses laman ptsp.halal.go.id.
Upaya mendorong akselerasi atau percepatan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) digaungkan hingga level kelurahan.
Sebanyak 400-an sertifikat halal diberikan secara gratis kepada pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Solo.
Pendaftaran sertifikasi gratis dimulai 2 Januari 2023 dan berakhir ketika kuota satu juta sertifikasi gratis telah terpenuhi.
Total ada 90 UMKM di Solo lolos sertifikasi halal gratis yang sertifikatnya akan dibagikan pada pekan ini.
Para pelaku usaha bisa memanfaatkan program Sehati untuk mempercepat pengurusan sertifikat halal hingga 2024.
Sedikitnya 300 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Solo telah mengantongi sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Kementerian Agama (Kemenag) mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada pemiliki usaha produk makanan yang tidak mengantongi sertifikat halal per 17 Oktober 2024.
Berikut adalah cara mendapatkan sertifikat halal secara gratis bagi pelaku usaha kuliner.
Selain jaminan untuk konsumen, sertifikasi halal berperan menambah value dan branding produk.
Kementerian Agama menyediakan kuota satu juta sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil se-Indonesia.
Sertifikasi halal suatu produk, baik makanan, obat-obatan, maupun kosmetik merupakan bagian dari perlindungan terhadap konsumen.
Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) didorong segera mengurus sertifikat halal guna menumbuhkan ekosistem halal di Solo. Pengurusan sertifikat halal tidak dipungut biaya alias gratis melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada 2023.
Terhambatnya sertifikasi halal rumah pemotongan hewan (RPH) di Soloraya menyebabkan sebagian UMKM kuliner belum mendapatkan sertifikasi halal.
Teka-teki kehalalan Mixue Ice Cream & Tea akhirnya terjawab. Pasalnya, pada hari ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menerbitkan ketetapan halal terhadap semua produk Mixue.
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengatakan sebanyak 35.953 sertifikat halal diterbitkan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) pada 2022 melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).
Sebanyak 2.144 UMKM di Jawa Tengah (Jateng) telah mengantongi sertifikat halal yang mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk yang dihasilkan.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengungkapkan pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dipersingkat dari 21 hari menjadi 12 hari kerja.
Tiga produk wajib bersertifikat halal pada 2024, yakni produk makanan dan minuman. Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal alias BPJPH Kementerian Agama menegaskan akan memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal pada tahun depan.
Mixue mengajukan pendaftaran sertifikasi halal pada 13 November 2022 dan hingga saat ini masih berproses untuk mendapatkan sertifikat halal.
Produk instalasi gizi makanan alias dapur di Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II B Klaten memperoleh predikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (11/10/2022).
perlu adanya sertifikasi halal bagi rumah pemotongan hewan dan unggas di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terbesar dunia.
sesuai regulasi, satu-satunya pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal hanya BPJPH.
Dinas Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Dinkop UKM Perin) Kota Solo masih membuka layanan fasilitasi halal bagi industri kecil menengah (IKM) di Solo.
Undang-Undang Cipta Kerja ini memangkas segala keruwetan yang dialami oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya.
Para pelaku UMKM di Kota Solo diharapkan bisa mengakses program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk bisa mendapatkan sertifikat halal.
Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro, mengatakan pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal lebih terjamin kesehatan, higienis, halal, bersaing di pasar nasional hingga luar negeri.
Untuk kali pertama Pemkab Sragen menggelar pelatihan dan fasilitasi sertifikat halal bagi pelaku UMKM.
D'Cost Seafood mengimbau pengunjungnya untuk tidak membawa kue ulang tahun tanpa label halal.
Foto peraturan di toko kue yang melarang tulisan haru besar agama selain Islam viral di media sosial.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.