Mahfud MD Ungkap Betapa Ruwetnya Masalah Tenaga Honorer: Banyak Titipan Pejabat
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan betapa ruwetnya persoalan tenaga honoror di lembaga pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan betapa ruwetnya persoalan tenaga honoror di lembaga pemerintahan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Dwi Ariyatno, mengatakan jumlah tenaga honorer di Kota Solo sekitar 3.800 orang, mayoritas tenaga pengajar.
Menpan-RB menjamin bahwa status tenaga non-ASN masih aman hingga Desember 2024. Pemerintah pun tengah menyiapkan aturan baru terkait hal itu.
Koran Solopos hari ini menyajikan beragam berita menarik yang dikupas tuntas, salah satunya tentang guru honorer terjerat pinjol ilegal.
Ribuan tenaga kesehatan honorer demo di depan gedung DPR untuk meminta diangkat sebagai PNS. Begini penjelasan Menteri PANRB.
Kabar buruk buat honorer di Indonesia sebab kemungkinan untuk bisa diangkat PNS sangat kecil.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BK2D) Boyolali menginformasikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer.
Aktivis sosial dan tokoh masyarakat asal Solo, B.R.M. Kusumo Putro mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mencari formula untuk menjaga kelangsungan hidup ribuan tenaga honorer.
Terkait tuntutan para tenaga honorer K2 agar diangkat menjadi PNS karena sudah lulus tes, Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan negara sudah memberikan solusi terbaik yakni menjadi PPPK.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023.
Pemerintah wacanakan adanya formasi aparatur sipil negara (ASN) PPPK Part Time untuk gantikan tenaga honorer yang dihapus.
Para tenaga honorer K2 Klaten yang dinyatakan tidak bisa diangkat menjadi PNS meski sudah lolos seleksi pada 2013 lalu berharap diskresi dari Presiden Jokowi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah daerah (pemda) serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) tidak lagi merekrut tenaga honorer.
Pemerintah masih mencari solusi untuk guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) menyusul rencana penghapusan tenaga honorer.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas berjanji tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal meski ada kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023.
Pemerintah menyiapkan beberapa opsi sebagai solusi bakal dihapusnya status tenaga honorer pada November nanti.
Jamin tak ada PHK massal, Kemen PANRB terus mematangkan rencana penghapusan dua juta lebih tenaga honorer per November 2023.
Tenaga honorer diwacanakan akan dihapus pada 28 November 2023 tahun ini. Pemerintah menyimpan sejumlah opsi.
Sebanyak 2.800-an tenaga honorer di lingkungan Pemkab Cilacap telah diangkat sebagai ASN, baik CPNS maupun PPPK, dalam kurun waktu 2021-2022.
Sebanyak 14 orang yang hadir pada acara klarifikasi kedua dari berbagai kelompok masyarakat, ada kelompok guru honorer, satu guru PPPK, dan karyawan swasta.
Abdullah Azwar Anas menyebut lebih dari sejuta honorer dan tenaga kesehatan (nakes) diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2022.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2023 nanti.
Pemerintah akan menghapus status tenaga honorer di semua instansi pemerintahan, termasuk di instansi pendidikan pada November 2023 mendatang.
Pj. Wali Kota Salatiga, Sinoeng N. Rachmadi, menyebut rencana tenaga honorer dihapus tidak realistis dan minta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut.
Pemkab Grobogan telah berkirim surat ke Kemenpan RB terkait rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah.
Forum Pemantau Independen Kabupaten Bantul mengungkap adanya praktik calo penerimaan tenaga honorer di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
Pemkab Karanganyar mengusulkan kepada pemerintah pusat agar 852 tenaga honorer diikutkan dalam pengangkatan PPPK 2022.
Pemkot Solo disebut akan kacau balau jika tenaga honorer atau TKPK dihapus oleh pemerintah pusat mulai tahun depan.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI) meminta Pemkab Karanganyar mengangkat perawat honorer menjadi PPPK.
17 Karyawan Museum Karst yang juga disebut tenaga honorer masih dibutuhkan kinerjanya.
Pengurus PGRI Sukoharjo buka suara perihal rencana pemerintah menghapus tenaga honorer pada November 2023, salah satunya tentang guru yang tidak dapat dimasukan dalam kategori outsourcing.
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menilai rencana tenaga honorer dihapus pada 2023 akan membuat instansinya kekurangan sumber daya manusia (SDM).
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menyebut hingga saat ini masih ada sekitar 5.000 tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemkot Semarang.
Disebut akan menggantikan tenaga honorer, berapa gaji yang akan diterima outsourcing? Seperti diketahui outsourcing akan menggantikan tenaga honorer di instansi pemerintah pada 2023.
Mungkin ada yang ingin tahu apa perbedaan antara tenaga honorer dengan outsourcing. Seperti diketahui, Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer dan menggantinya dengan outsourcing.
Per tahun 2023, tenaga honorer dihapus dan tinggal menyisakan PNS dan PPPK.
Pemkab Sukoharjo bakal memastikan terlebih dahulu jumlah pegawai non-ASN atau tenaga honorer di masing-masing OPD.
Pemkab Sragen tidak akan buru-buru menghapus tenaga honorer yang mereka miliki karena jumlahnya banyak. Mereka akan melakuan kajian terlebih dahulu sebelum menerapkan instruksi Menpan RB itu.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) resmi akan menghapus tenaga kerja honorer di lingkungan instansi pemerintah mulai 2023.
Menurut data yang dikutip dari situs Kemendikbud, jumlah guru honorer di Kabupaten Karanganyar nyaris 2.000 orang.
Pemkab Karanganyar belum merespons kebijakan Pemerintah pusat yang akan menghapuskan tenaga honorer pada 2023.
Pemkot Solo menyebut pengangkatan honorer atau TKPK menjadi ASN melalui jalur PPPK memungkinkan namun harus melalui proses seleksi.
Pengangkatan TKPK menjadi ASN dari jalur PPPK dinilai bisa menjadi solusi kekurangan jumlah pegawai Pemkot Solo saat perekrutan tenaga honorer dilarang atau dihapuskan pada 2023 mendatang.
Wali Kota Madiun, Maidi, menuturkan sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi dampak kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus status tenaga honorer pada 2023.
Bupati Klaten mengatakan jumlah ASN di Pemkab Klaten masih sangat terbatas dan kurang.
Ulasan tentang Bupati Klaten, Sri Mulyani, yang tak mempersoalkan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat pada 2023 jadi berita terpopuler di Solopos.com, Minggu (29/1/2022).
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan keberadaan tenaga honorer di Pemkab Klaten sangat dibutuhkan.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengaku tak mempersoalkan rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat asalkan mereka diangkat menjadi PPPK.
Ulasna tentang aturan menghapus tenaga honorer hingga surat terbuka investor Ustaz Yusuf Mansur masuk jajaran 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan belum mengetahui yang dimaksud pemerintah pusat mengenai penyelesaian masalah tenaga honorer dengan batas waktu 2023.
Wakil Ketua DPRD Karanganyar meminta pemerintah tidak serta merta menghapus tenaga honorer tanpa memberi solusi bagaimana nasib masa depan mereka.
Bupati Joko Sutopo mengatakan peran tenaga honorer sangat membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyelesaikan berbagai tugas.
Pemerintah mengeluarkan PP No 49/2018 tentang Manajemen PPPK yang mengatur penghapusan tenaga honorer.
Bupati Joko Sutopo menyampaikan sampai saat ini belum mengetahui yang dimaksud pemerintah pusat mengenai penyelesaian masalah tenaga honorer dengan batas waktu 2023.
Para tenaga honorer di Karanganyar resah dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapuskan status mereka mulai tahun depan.
Pemkot Solo belum menemukan solusi untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai terutama untuk bidang pendidikan dan kesehatan apabila tenaga honorer atau TKPK dihapus 2023 mendatang.
Pemkab belum membuat kebijakan karena hingga kini belum menerima instruksi resmi dari pemerintah pusat.
Menpan RB, Tjahjo Kumolo, meminta instansi pemerintah harus menyelesaikan masalah tenaga honorer pada 2023.
Pemkab Sragen memiliki 4.700-an tenaga honorer yang bakal tak jelas nasibnya pada 2023. Ini menyusul kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer.
Tjahjo menegaskan larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer tersebut juga telah diatur dalam peraturan pemerintah.
Menpan RB Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan pemerintah menghapus jabatan tenaga honorer di instansi pemerintah mulai 2023.
Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, menyatakan akan mempertahankan tenaga harian lepas atau honorer di instansi pemerintahan atau Pemkot Salatiga.
Hampir 2.000 guru dan tenaga kependidikan atau GTK honorer Sragen akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), tapi ada syaratnya.
Penyerahan SK PPPK tersebut dilakukan di tiga lokasi, yakni di Gedung Kartini, Aula Sukowati Sekretariat Daerah (Setda), dan Aula Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen.
Sebanyak tenaga kesehatan honorer di Sragen diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Mereka mendapat kenaikan gaji.
Ratusan tenaga honorer Sragen menyurati Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati berisi harapan mereka untuk tahun 2021 mendatang.
Pemkab Klaten memberikan bantuan kesejahteraan senilai RP12,8 miliar kepada guru honorer.
Guru honorer mendatangi DPRD Klaten untuk meminta dukungan agar dijadikan PNS.
Tenaga honorer di Sragen mempertanyakan belum turunnya SK menjadi PPPK.
Pemerintah memunculkan wacana untuk menghapus tenaga honorer.
Pemerintah pusat merencanakan untuk menghapus tenaga honorer.
OPD Pemkab Sukoharjo terancam kelimpungan jika tenaga honorer dihapuskan.
Rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah menuai sejumlah kontroversi.
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah sangat memperhatikan kondisi tenaga honorer.
Begini penjelasan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo sial penghapusan tenaga honorer.
Pemerintah mewacanakan penghapusan tenaga honorer.
Instansi yang masih berani mengangkat tenaga honorer bakal diberi sanksi.
Pemerintah menargetkan masalah tenaga honorer selesai pada 2021.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, angkat bicara terkait kabar akan dihapusnya tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah.
Pemerintah dan DPR sepakat menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.