Anggaran Disetujui, Fraksi PDIP DPRD Solo Pastikan Ada Perekrutan TKPK 2023
Perekrutan tenaga kerja dengan perjanjian kontrak atau TKPK di masing-masing OPD Pemkot Solo dipastikan ada pada 2023 lantaran anggaran sudah disetujui.
Perekrutan tenaga kerja dengan perjanjian kontrak atau TKPK di masing-masing OPD Pemkot Solo dipastikan ada pada 2023 lantaran anggaran sudah disetujui.
FPKS DPRD Solo menyebut ada arahan dari Ketua DPRD Budi Prasetyo agar fraksi yang menolak Raperda TKPK tak perlu mengirim anggota ke Pansus yang membahas raperda itu.
Tiga fraksi di DPRD Solo mengungkapkan sejumlah alasan mendasar mereka menolak Raperda tentang Pengelolaan Jasa TKPK yang diusulkan FPDIP.
Tiga fraksi di DPRD Solo menolak mengirim anggotanya untuk menjadi bagian panitia khusus (pansus) Raperda tentang pengelolaan jasa TKPK.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mempertanyakan beberapa hal terkait pengajuan raperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan tenaga kerja dengan perjanjian kontrak atau TKPK.
Ada peran mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dalam perjuangan Fraksi PDIP DPRD Solo untuk menggolkan raperda inisiatif tentang tenaga kerja dengan perjanjian kontrak atau TKPK.
Fraksi PDIP DPRD Solo menginisiasi Perda TKPK karena mengingatkan pentingnya keberadaan tenaga kerja tersebut bagi Pemkot dalam memberikan pelayanan publik.
Raperda tentang TKPK atau tenaga kerja dengan perjanjian kontrak Pemkot Solo segera dibahas di DPRD Solo setelah dinyatakan lolos harmonisasi oleh Kemenkumham.
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo berpesan kepada penerusnya yang terpilih lewat Pilkada 2020 ini agar mempertahankan keberadaan TKPK.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.