Novel Baswedan Kembali ke Polri Tapi Bukan sebagai Polisi
Sebelum bergabung sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2007, ia adalah anggota Polri dari tahun 1999 hingga 2014.
Sebelum bergabung sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2007, ia adalah anggota Polri dari tahun 1999 hingga 2014.
Pemkab Wonogiri belum final dalam merumuskan teknis pelaksanaan tes tertulis untuk seleksi pengisian perangkat desa.
Nilai tes tertulis yang tinggi tak menjamin peserta terpilih menjadi perangkat desa. Panitia akan melihat hasil tes wawancaranya dengan konsep tes wawasan kebangsaan.
Tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN
Enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK
KPK mempercepat pemecapatan Novel Baswedan cs sebulan lebih awal dari yang direncanakan. Sementara Presiden Jokowi enggan persoalan itu dibawa ke dirinya.
Ketua KPK, Firli Bahuri, mengklaim tidak pernah menghalang-halangi niat dan upaya setiap orang untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, hingga menggunakan hak konstitusionalnya.
Presiden Joko Widodo mengatakan tidak semua persoalan dilimpahkan kepada Presiden.
Novel Baswedan mendapat informasi pegawai KPK yang tak lolos TWS diusulkan disalurkan ke BUMN.
Udin Award 2021 yang diberikan AJI Indonesia kepada jurnalis Tempo Nurhadi adalah gambaran tentang peran jurnalisme dalam pemberantasan korupsi yang kian berat.
Polemik Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK yang menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang kini telah jadi polemik sulit diurai.
Film tersebut berisi kesaksian tentang dugaan penyingkiran sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangangi kasus rasuah kelas kakap.
MAKI menilai nasib 47 pegawai yang tak lolos TWK sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPK. MAKI melihat ada upaya menyeret pemerintah untuk melegitimasi TWK.
Menurut Novel Baswedan, pelaporan tersebut karena ada kesewenangan sehingga melanggar HAM.
Seluruh pegawai tetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatasnamakan Indonesia Memanggil 1 sampai 12 menolak pimpinan KPK yang menonaktifan 75 pegawai KPK lantaran hanya tidak lulus TWK.
Ketua dan para anggota KPK harus konsisten dan konsekuen dengan aturan yang sudah dijalankan dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
Arahan Presiden Jokowi harus dikawal ketat sebab masih ada proses lanjutan yang dinilai riskan.
Dipersoalkannya hasil tes wawasan kebangsaan 75 pegawai KPK dinilai tak adil bagi 1.200-an pegawai lain yang lolos tes.
Sikap Jokowi membela 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan dinilai pengamat sebagai upaya untuk memperbaiki citra.
Presiden Jokowi meminta pimpinan KPK tak memecat 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Mereka bisa diminta mengikuti pendidikan dinas untuk memperbaiki wawasan kebangsaan mereka.
Jokowi tidak setuju 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu diberhentikan. Menurutnya, masih ada opsi lain, yaitu pendidikan kedinasan.
Baik PKB maupun PDIP menyatakan Novi bukan kader partai mereka. Hanya Partai Hanura yang terang-terangan bersimpati kepada Novi.
Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, bersama 74 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos TWK dan dinonaktifkan KPK.
Di tengah hiruk pikuk polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Nganjuk.
Beredar surat yang seolah-olahan bocoran surat penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
Abraham Samad khawatir tak ada penangkapan dan OTT pejabat kelas kakap bila penyidik seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan KPK.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai KPK saat ini sudah berada di ujung tanduk karena ada upaya penghancuran dari dalam.
Nursyahbani Katjasungkana, mengatakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sama seperti mengetes terhadap seseorang yang diduga terlibat Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa menyatakan ke-75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberhentikan sebelum ada hasil koordinasi dengan Kemenpan-RB dan BKN.
Sejumlah pegawai KPK termasuk Novel Baswedan dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan. Tes ini dituding jadi alat untuk menyingkirkan pegawai yang berseberangan dengan pemerintah.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.