Gugatan Ditolak PTUN, Eks Pegawai KPK Segera Ajukan Banding
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak dua gugatan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak dua gugatan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).
Nilai tes tertulis yang tinggi tak menjamin peserta terpilih menjadi perangkat desa. Panitia akan melihat hasil tes wawancaranya dengan konsep tes wawasan kebangsaan.
Ketua KPK, Firli Bahuri, mengklaim tidak pernah menghalang-halangi niat dan upaya setiap orang untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, hingga menggunakan hak konstitusionalnya.
Presiden Joko Widodo mengatakan tidak semua persoalan dilimpahkan kepada Presiden.
Novel Baswedan mendapat informasi pegawai KPK yang tak lolos TWS diusulkan disalurkan ke BUMN.
Ghufron menyebut Ombudsman tidak paham tentang administrasi pemerintahan.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat memenuhi permintaan sejumlah pegawai yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Polemik Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK yang menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang kini telah jadi polemik sulit diurai.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri tidak menghadiri undangan debat terbuka dengan Giri Suprapdiono tentang TWK.
Menurut Novel Baswedan, pelaporan tersebut karena ada kesewenangan sehingga melanggar HAM.
Seluruh pegawai tetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatasnamakan Indonesia Memanggil 1 sampai 12 menolak pimpinan KPK yang menonaktifan 75 pegawai KPK lantaran hanya tidak lulus TWK.
Jokowi tidak setuju 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu diberhentikan. Menurutnya, masih ada opsi lain, yaitu pendidikan kedinasan.
Di tengah hiruk pikuk polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Nganjuk.
Nursyahbani Katjasungkana, mengatakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sama seperti mengetes terhadap seseorang yang diduga terlibat Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.