Menko PMK Muhadjir Effendy menilai cuti melahirkan hingga maksimal enam bulan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) membutuhkan kesediaan semua pihak, terutama dunia usaha.
Espos.id/ Newswire/Akbar Evandio
Presiden Jokowi berharap pengusaha bisa menerima aturan cuti melahirkan baru yang tertuang dalam UU KIA.
Kementerian PPPA memastikan UU KIA tidak bertentangan dengan UU lainnya.
Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan sejumlah catatan terhadap undang-undang ini. Salah satu catatan penting adalah daya implementasi undang-undang ini.
Beragam berita menarik tersaji di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (11/6/2024), salah satunya tentang Pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi UU dinilai tak langsung menjamin kesejahteraan pekerja perempuan.
Sunny menyebut ada beragam tantangan bagi perusahaan dalam implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) di Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Kalangan pekerja menilai perlu ada sosialisasi manfaat atas aturan dalam RUU KIA tersebut agar tak menjadi bumerang bagi perempuan pekerja.
Kesejahteraan ibu dan anak akan optimal jika ada peran penuh ayah turut serta memberikan perlindungan, pertolongan, dan yang paling penting pendampingan dan mengurus anak.
Ini syarat ibu pekerja bisa mendapatkan cuti melahirkan hingga enam bulan.
Begini ketentuan cuti melahirkan bagi ibu pekerja sesuai UU KIA.
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.
